Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PARTAI Bulan Bintang (PBB) menjadi salah satu partai yang dinyatakan belum memenuhi syarat verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2024. Partai yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra itu berupaya memperbaiki kekurangan.
"Insyallah bisa (memperbaiki kekurangan verifikasi faktual)," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Afriansyah Ferry Noer saat dihubungi, Senin (14/11).
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) itu menyampaikan sejumlah kekurangan PBB dalam verifikasi faktual. Salah satunya kartu tanda anggota (KTA). "Jumlah KTA ganda dan harus diperbaiki," ungkap dia.
Baca juga: 7 Anggota TNI AU jadi Saksi Persidangan Dugaan Korupsi Helikopter AW-101
Afriansyah menyampaikan PBB tengah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga, PBB bisa dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2024. "Perbaikan KTA sedang berjalan," ujar dia.
Sebelumnya, KPU mengumumkan hasil verifikasi faktual yang telah dilakukan. Seluruh partai non-parlemen yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 dinyatakan belum memenuhi syarat.
Proses perbaikan verifikasi faktual sudah dimulai semenjak 10 November 2022. Partai yang belum dinyatakan lengkap memiliki waktu hingga 23 November 202 untuk memperbaiki kekurangan. (P-5)
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Pidato Surya Paloh di Rakernas NasDem jadi peringatan keras bagi partai politik soal pentingnya oposisi dan etika dalam berebut kekuasaan.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyuarakan pentingnya memaknai anugerah besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved